INILAH.COM, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengkritik beberapa parpol yang menggunakan jaringan bisinis televisinya untuk mempromosikan partai dan calon presidennya.
Karena, langkah ini sangat tidak adil yang hanya menguntungkan kelompoknya lewat jaringan media tersebut.
"Tidak boleh politisasi televisi, karena bulan-bulan ini ada pemberitaan politik menempatkan Capres dan Cawapresnya masuk disana. Itu tidak boleh," ujar Sekjen PPP Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).
Romi panggilan akrab Romahurmuziy mengakui, jika berkampanye melalui iklan televisi tidak melanggar. Namun, parpol-parpol yang memiliki jaringan bisnis media juga tidak boleh memanfaatkan itu sebagai sarana publikasi.
Seperti diketahui, ada beberapa partai politik yang petingginya memiliki bisnis jaringan media televisi. Beberapa parpol tersebut adalah Golkar, NasDem, dan Hanura.
Ketiga parpol ini memang menggunakan jaringan bisnis medianya, untuk mempromosikan partai dan Capresnya di 2014. Bahkan, durasi iklan parpol-parpol itu cukup intens di medianya masing-masing.[ris]
Karena, langkah ini sangat tidak adil yang hanya menguntungkan kelompoknya lewat jaringan media tersebut.
"Tidak boleh politisasi televisi, karena bulan-bulan ini ada pemberitaan politik menempatkan Capres dan Cawapresnya masuk disana. Itu tidak boleh," ujar Sekjen PPP Romahurmuziy di Jakarta, Sabtu (30/11/2013).
Romi panggilan akrab Romahurmuziy mengakui, jika berkampanye melalui iklan televisi tidak melanggar. Namun, parpol-parpol yang memiliki jaringan bisnis media juga tidak boleh memanfaatkan itu sebagai sarana publikasi.
Seperti diketahui, ada beberapa partai politik yang petingginya memiliki bisnis jaringan media televisi. Beberapa parpol tersebut adalah Golkar, NasDem, dan Hanura.
Ketiga parpol ini memang menggunakan jaringan bisnis medianya, untuk mempromosikan partai dan Capresnya di 2014. Bahkan, durasi iklan parpol-parpol itu cukup intens di medianya masing-masing.[ris]