Pilih Karena Kualitas Bukan Karena Merasa Sesama Perempuan,
Mengenali caleg (calon legislatif) baik itu seorang tokoh wanita maupun laki-laki sebenarnya bukan masalah yang besar dan susah jika mau lebih hati-hati. Namun ketika yang dijadikan alasan adalah "yang penting" perempuan, karena kebanyakan sebagian perempuan beranggapan bahwa caleg perempuan jauh lebih mengerti kebutuhan mereka kaum ibu dan perempuan daripada caleg pria, tentunya hal itu adalah kesalahan yang fatalistik.
Sebab jenis kelamin (gender) bukan sebab utama yang menjamin kebutuhan kaum tertentu bisa terwakilkan oleh sang calon wakil rakyat. Di partai yang berbasiskan ummat Islam ini, memang mempunyai beberapa caleg dari kalangan perempuan, dan hal itu bukan semata untuk memenuhi quota keterwakilan perempuan semata, namun sebagai bukti bahwa perempuan memang bisa menunjuk calonnya dari kalangan perempuan sendiri.
Kebijakan nasional dari DPP Partai Persatuan Pembangunan ini memang menjadi satu peluang bagi para wanita di tingkat daerah baik itu kabupaten/walikota dan provinsi untuk mendudukkan calon wakil perempuannya di DPRD. Meskipun begitu, ternyata setiap daerah, khususnya di kota Bekasi, memilih calon perempuan apalagi yang bisa duduk di DPRD menjadi satu hal yang harus hati-hati sekali dilakukan bagi ummat Islam dan para pemilih yang ada di daerah penyangga Ibukota Jakarta ini. Karena jika berbicara calon wakil rakyat dari kalangan perempuan, tidak semuanya mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai seorang yang layak dan baik untuk duduk di kursi Dewan.
Terlebih lagi banyaknya para anggota Dewan perempuan yang terlibat kasus korupsi
"Sangat mungkin ada antipati. Kita harus akui ada anggota legistatif perempuan yang terlibat kasus korupsi," Menurut Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari, peluang antipati masyarakat terhadap caleg perempuan tidak tertutup kemungkinan terjadi..saat merilis hasil Pemetaan dan Kajian Cepat Keterwakilan Perempuan DPR, di Jakarta, Selengkapnya sila klik http://www.beritasatu.com/
Mengenali caleg (calon legislatif) baik itu seorang tokoh wanita maupun laki-laki sebenarnya bukan masalah yang besar dan susah jika mau lebih hati-hati. Namun ketika yang dijadikan alasan adalah "yang penting" perempuan, karena kebanyakan sebagian perempuan beranggapan bahwa caleg perempuan jauh lebih mengerti kebutuhan mereka kaum ibu dan perempuan daripada caleg pria, tentunya hal itu adalah kesalahan yang fatalistik.
Sebab jenis kelamin (gender) bukan sebab utama yang menjamin kebutuhan kaum tertentu bisa terwakilkan oleh sang calon wakil rakyat. Di partai yang berbasiskan ummat Islam ini, memang mempunyai beberapa caleg dari kalangan perempuan, dan hal itu bukan semata untuk memenuhi quota keterwakilan perempuan semata, namun sebagai bukti bahwa perempuan memang bisa menunjuk calonnya dari kalangan perempuan sendiri.
Kebijakan nasional dari DPP Partai Persatuan Pembangunan ini memang menjadi satu peluang bagi para wanita di tingkat daerah baik itu kabupaten/walikota dan provinsi untuk mendudukkan calon wakil perempuannya di DPRD. Meskipun begitu, ternyata setiap daerah, khususnya di kota Bekasi, memilih calon perempuan apalagi yang bisa duduk di DPRD menjadi satu hal yang harus hati-hati sekali dilakukan bagi ummat Islam dan para pemilih yang ada di daerah penyangga Ibukota Jakarta ini. Karena jika berbicara calon wakil rakyat dari kalangan perempuan, tidak semuanya mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai seorang yang layak dan baik untuk duduk di kursi Dewan. Terlebih lagi banyaknya para anggota Dewan perempuan yang terlibat kasus korupsi
"Sangat mungkin ada antipati. Kita harus akui ada anggota legistatif perempuan yang terlibat kasus korupsi," Menurut Sekretaris Jenderal KPI Dian Kartika Sari, peluang antipati masyarakat terhadap caleg perempuan tidak tertutup kemungkinan terjadi..saat merilis hasil Pemetaan dan Kajian Cepat Keterwakilan Perempuan DPR, di Jakarta, Selengkapnya sila klik http://www.beritasatu.com/